TOREH.CO – Bagi lebih dari seribu relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo, status suspend yang belum juga dicabut bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Ia telah berubah menjadi persoalan keberlangsungan hidup.
Sejak puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan operasionalnya pada akhir Mei lalu, para relawan yang sebelumnya bekerja setiap hari menyiapkan makanan bergizi bagi ribuan siswa kini hanya bisa menunggu. Mereka tidak mengetahui kapan dapur akan kembali dibuka, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan.
Padahal, sejumlah SPPG mengaku telah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta untuk kembali beroperasi, mulai dari penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga kelengkapan fasilitas pendukung lainnya. Namun, keputusan pencabutan suspend belum juga menyentuh sebagian besar dapur yang terdampak.
Bagi masyarakat, penghentian operasional dapur mungkin tampak sebagai urusan verifikasi teknis. Akan tetapi, bagi para relawan, kebijakan itu berimbas langsung pada dapur rumah mereka sendiri.
Sebagian besar relawan merupakan ibu rumah tangga dan warga sekitar. Keterlibatan mereka di dapur MBG bukan hanya bentuk partisipasi sosial dalam pemenuhan gizi anak-anak, melainkan juga menjadi sumber penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi keluarga.
Ketika dapur berhenti beroperasi, pemasukan itu ikut terputus. Bunga, 46, bukan nama sebenarnya, relawan dari salah satu SPPG di Kecamatan Krejengan, mengatakan situasi tersebut telah menimbulkan kegelisahan di kalangan relawan.
“Yang dirugikan bukan hanya pengelola dapur. Ada banyak relawan yang selama ini ikut bekerja setiap hari. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Ada yang punya anak sekolah, ada yang membantu kebutuhan rumah tangga dari penghasilan di sini,” ujarnya.
Menurut dia, pertanyaan yang terus berulang di antara para relawan hanya satu: kapan dapur kembali dibuka.
“Setiap hari yang ditanyakan teman-teman cuma satu, kapan dapur buka lagi? Karena mereka juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara sampai sekarang belum ada kepastian,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Melati, 38, relawan lain yang identitasnya juga disamarkan. Ia menyebut aktivitas di dapur MBG selama ini menjadi salah satu penyangga kebutuhan keluarga.
“Mungkin bagi sebagian orang ini hanya relawan. Tapi bagi kami, ada penghasilan yang sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Saat dapur tutup, kami kehilangan itu. Sementara harga kebutuhan terus naik dan anak-anak tetap harus sekolah,” tuturnya.
Melati berharap pemerintah segera memberikan kepastian bagi SPPG yang telah memenuhi persyaratan. “Kami tidak meminta apa-apa selain kejelasan. Kalau memang sudah memenuhi syarat, kenapa harus berlarut-larut? Yang menunggu ini bukan satu dua orang, tapi banyak keluarga,” ujarnya.
Mawar, relawan lainnya yang juga enggan disebut namanya mengaku sedih melihat dapur yang sebelumnya menjadi ruang kerja bersama kini kosong tanpa aktivitas.
“Biasanya sejak pagi dapur ramai. Ada yang memasak, menyiapkan bahan, mengemas makanan. Sekarang semuanya sunyi. Rasanya sedih melihat tempat yang dulu penuh aktivitas menjadi kosong seperti ini,” katanya.
Menurut Mawar, para relawan siap kembali bekerja kapan saja apabila izin operasional dibuka kembali. “Peralatannya ada, dapurnya siap, orang-orangnya juga siap. Kami hanya menunggu lampu hijau agar bisa kembali bekerja dan melayani anak-anak,” ujarnya.
Koordinator Makan Bergizi Gratis Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, menyebut Badan Gizi Nasional mulai mencabut status suspend terhadap sebagian SPPG. Hingga kini, dua SPPG telah kembali beroperasi, yakni SPPG Randumerak dan SPPG Maron Kidul.
“Ada dua yang sudah dicabut suspend-nya. Yakni, SPPG Randumerak dan SPPG Maron Kidul,” kata Pujo, dikutip dari Harian Koran Jawa Pos Radar Bromo, Terbitan Selasa (16/6/2026).
Menurut dia, pencabutan dilakukan setelah hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah dipenuhi. “Persoalan IPAL dan lainnya sudah dipenuhi sesuai hasil verifikasi,” ujarnya.
Namun, dari 22 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara, masih terdapat lima unit yang belum mengajukan usulan pencabutan suspend. “Lima SPPG sampai sekarang belum mengusulkan pencabutan suspend,” kata Pujo.
Bagi para relawan, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan administrasi atau verifikasi teknis. Ini adalah tentang keberlangsungan hidup lebih dari seribu relawan dan keluarga mereka yang kini menggantungkan harapan pada satu keputusan yang hingga hari ini masih mereka tunggu.
Mereka tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menunggu kepastian: apakah dapur-dapur yang telah dinyatakan memenuhi syarat dapat segera kembali beroperasi, atau justru harus terus berada dalam ketidakjelasan yang berkepanjangan. Sebab, di balik setiap status suspend yang belum dicabut, ada keluarga yang harus menghitung ulang pengeluaran, ada anak-anak yang tetap membutuhkan biaya sekolah, dan ada pekerja yang kehilangan ruang untuk mencari nafkah.(DM)
