PROBOLINGGO, Toreh.co – Polemik kelembagaan Yayasan Ihyaul Islam Prasi Gading perlu diselesaikan melalui jalur hukum dan pemeriksaan administrasi yang jelas. Klaim sepihak dari pihak-pihak yang berselisih berpotensi memperkeruh persoalan jika tidak disertai penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justisia Arunakara Indonesia meminta seluruh pihak menahan diri dan menghormati proses hukum. Di tengah polemik tersebut, kepentingan siswa dan keberlangsungan kegiatan pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama.
Kuasa hukum Yayasan Ihyaul Islam Prasi Gading Umar Fauzi mengapresiasi langkah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo yang dinilainya mengedepankan kehati-hatian administratif dalam merespons persoalan tersebut.
Apresiasi itu disampaikan setelah Kemenag Kabupaten Probolinggo menerbitkan surat tanggapan Nomor B/644/Kk.13.08.02/HM.01/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Umar Fauzi selaku kuasa hukum.
“Kami mengapresiasi Kemenag Kabupaten Probolinggo yang telah menunjukkan sikap profesional, netral, dan tidak terburu-buru dalam menyikapi polemik ini. Menurut kami, setiap persoalan kelembagaan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan melalui klaim sepihak,” ujar Fauzi.
Menurut dia, kehati-hatian dalam menangani persoalan kelembagaan diperlukan agar keputusan administratif tidak diambil secara tergesa-gesa. Terlebih, persoalan yang menyangkut yayasan pendidikan berpotensi berdampak pada aktivitas belajar-mengajar jika tidak ditangani secara proporsional.
Fauzi menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan dokumen Akta Notaris Nomor AHU-0013311, AH.01.12 Tahun 2026 tertanggal 16 Maret 2026 yang dibuat oleh Notaris Bahrul Ulum, S.H., M.Kn. Dokumen tersebut diserahkan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dalam polemik yang sedang berlangsung.
Namun, keberadaan dokumen tersebut tetap perlu ditempatkan sesuai fungsi dan ketentuan hukumnya. Persoalan mengenai kedudukan kelembagaan maupun keabsahan klaim para pihak perlu ditentukan melalui pemeriksaan dokumen dan mekanisme yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan salah satu pihak.
Karena itu, Fauzi berharap semua pihak menghormati respons Kemenag dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperbesar konflik.
“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri, menghormati proses hukum, dan menjaga kondusivitas. Jangan sampai polemik ini mengganggu kegiatan pendidikan maupun kepentingan para siswa,” tegasnya. (am/dm)

