PROBOLINGGO, Toreh.co – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, menyisakan persoalan status lahan. Bangunan berukuran 20 x 30 meter itu telah rampung, tetapi Rumi, 40, warga Malang yang mengaku sebagai pemilik tanah, menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan atas penggunaan lahannya.
Rumi mengaku baru mengetahui tanahnya digunakan untuk pembangunan KDMP sekitar tiga hari sebelum memberikan keterangan. Ia mendapat informasi setelah diminta mengecek lokasi tanah yang sebelumnya hendak dijual.
Setibanya di lokasi, ia mendapati bangunan telah berdiri di bagian depan lahan. Rumi menyebut tanah seluas sekitar 5.000 meter persegi itu dibelinya pada 2020-2021 dan didukung empat sertifikat hak milik.
”Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Sertifikat masih ada di kami. Sejak awal pembangunan pun kami tidak pernah diberi tahu,” ujar Rumi.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penguasaan lahan dan proses pemeriksaan status tanah sebelum pembangunan dilakukan. Terlebih, bangunan sudah berdiri sehingga kepastian kepemilikan menjadi penting untuk menentukan langkah penyelesaian.
Menurut Rumi, bagian tanah yang digunakan merupakan sisi depan lahan. Posisi itu dinilai penting karena berkaitan dengan akses menuju bagian tanah lainnya. Karena itu, ia menilai persoalan tidak bisa diselesaikan begitu saja melalui tawaran tukar guling.
”Kalau yang dipakai tanah belakang, mungkin persoalannya berbeda. Ternyata yang digunakan bagian depan. Kalau nanti kami membangun di belakang, akses jalannya bagaimana?” katanya.
Rumi mengaku telah berkoordinasi dengan pihak setempat, termasuk menemui lurah. Namun, menurut keterangannya, lurah menyampaikan belum mengetahui persoalan tersebut secara terperinci.
Ia juga memperoleh informasi bahwa pihak kelurahan sebelumnya berkomunikasi dengan seseorang yang namanya tercantum dalam dokumen tanah. Rumi menegaskan, orang tersebut bukan lagi pemilik tanah karena lahan itu telah dibelinya pada 2020-2021.
Sementara itu, Camat Kraksaan Puja Kurniawan mengatakan pihaknya masih menunggu laporan kelurahan mengenai hasil pemeriksaan lahan. Saat memberikan keterangan, ia mendapat informasi bahwa pengukuran tanah sedang dilakukan untuk memastikan batas-batasnya.
”Kami masih menunggu hasil laporan dari kelurahan. Informasinya, hari ini tengah dilakukan pengukuran,” kata Puja.
Puja menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari kelurahan, pembangunan KDMP tersebut mengacu pada dokumen kerawangan yang menyebut lahan itu sebagai tanah negara. Dasarnya, tanah tersebut disebut merupakan bekas kawasan Pabrik Gula Kandangjati.
Namun, keterangan mengenai status tanah dalam dokumen tersebut masih perlu dicocokkan dengan bukti kepemilikan yang diajukan Rumi. Pemeriksaan riwayat tanah, sertifikat, dan data pertanahan menjadi penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Puja menyatakan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa lahan tersebut merupakan milik perorangan, persoalan itu akan diusulkan kepada bupati atau sekretaris daerah untuk menentukan penyelesaian.
”Kalau memang benar milik perorangan atau warga, akan kami usulkan kepada bupati atau sekda. Nanti mekanismenya apakah dibeli atau dilakukan tukar guling,” jelasnya.
Hingga kini, kepastian status lahan masih menunggu hasil pemeriksaan. Kejelasan tersebut diperlukan bukan hanya untuk menyelesaikan keberatan pemilik tanah, tetapi juga memastikan pembangunan fasilitas publik memiliki dasar penguasaan lahan yang sah.(am/dm)

