JAKARTA – Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai memanaskan bursa politik di lingkar pemerintahan. Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut mencuat. Namun, dorongan agar Cak Imin mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia itu belum sepenuhnya menjadi sikap resmi partai.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani secara terbuka menyebut Muhaimin sebagai sosok yang diinginkan partainya. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
“Ya kalau ditanya PKB, ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses,” ujar Lalu.
Pernyataan itu seolah menjadi sinyal awal manuver PKB dalam perebutan kursi wakil presiden. Apalagi, Muhaimin bukan figur baru di pemerintahan. Dia memiliki pengalaman di legislatif maupun eksekutif dan saat ini memimpin PKB.
Namun, pernyataan Lalu tidak serta-merta mencerminkan keputusan resmi partai. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin justru membantah bahwa internal partainya telah membahas pencalonan Muhaimin sebagai pengganti Gibran.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” tegas Khozin, Sabtu (14/11).
Khozin menegaskan, PKB lebih memilih mendorong penyelesaian persoalan hukum yang melatarbelakangi dinamika politik tersebut daripada membicarakan perebutan kursi wakil presiden.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” katanya.
Perbedaan penekanan pernyataan dua kader PKB itu membuat posisi partai dalam bursa pengganti Gibran belum sepenuhnya terang. Di satu sisi, nama Cak Imin mulai didorong ke ruang publik. Di sisi lain, elite PKB menegaskan belum ada pembahasan maupun keputusan resmi untuk mengusungnya.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sudah memiliki batas konstitusional. Presiden Prabowo Subianto berwenang mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memilih satu nama melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Presiden juga diberi waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat permintaan MPR untuk menyampaikan dua nama calon.
Dengan demikian, mencuatnya nama Cak Imin belum menjamin dirinya masuk dalam daftar kandidat. Keputusan akhir tetap berada pada proses konstitusional dan pilihan Presiden Prabowo.
Kini, menarik untuk melihat apakah keinginan yang disampaikan Lalu Hadrian akan berkembang menjadi sikap resmi PKB atau sekadar aspirasi salah satu kader di tengah terbukanya persaingan mengisi kursi wakil presiden. (ad)

