JAKARTA,TOREH.CO – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka persoalan baru bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Bukan lagi soal polemik yang menyeret nama Gibran, melainkan siapa yang akan mengisi kursi RI-2 dan bagaimana pemerintah memastikan transisi kekuasaan berjalan sesuai konstitusi.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini menghadapi tugas penting untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11).
Keputusan tersebut menandai perubahan besar dalam komposisi kepemimpinan nasional. Namun, proses pengunduran diri tidak boleh berhenti pada penerimaan surat atau pernyataan politik. MPR dan pemerintah harus memastikan setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas.
Persoalan ini juga menempatkan Presiden Prabowo pada posisi strategis. Sebab, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Prabowo memegang kewenangan untuk menentukan dua nama yang akan dibawa ke MPR. Pilihan tersebut tidak hanya menyangkut pembagian kekuasaan, tetapi juga arah politik pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Di tengah perubahan tersebut, MPR perlu menjelaskan secara terbuka status surat pengunduran diri Gibran dan tahapan hukum yang telah ditempuh. Penerimaan surat tidak serta-merta sama dengan pengesahan pemberhentian melalui mekanisme ketatanegaraan.
Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong. Karena itu, setiap keputusan harus mengacu pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar kesepakatan politik antarelite.
Kejelasan prosedur menjadi penting agar pengunduran diri Gibran tidak justru memunculkan persoalan konstitusional baru. Apalagi, pergantian pejabat setingkat wakil presiden menyangkut keberlanjutan pemerintahan dan legitimasi lembaga negara.
Kosongnya jabatan Wapres juga berpotensi membuka persaingan politik di lingkaran kekuasaan. Dua nama yang nantinya diajukan Prabowo akan menjadi perhatian partai politik dan kekuatan pendukung pemerintah.
Publik tentu tidak hanya menunggu siapa figur yang dipilih. Rekam jejak, kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan fungsi konstitusional Wapres juga menjadi pertimbangan penting.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan proses pergantian tidak mengganggu agenda strategis nasional. Jangan sampai kekosongan jabatan justru menjadi ruang tarik-menarik kepentingan politik yang menghambat jalannya pemerintahan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Prabowo dan keputusan MPR. Setelah polemik panjang yang mengiringi posisi Gibran, proses pergantian Wapres menjadi ujian baru bagi konsistensi pemerintah dalam menjalankan konstitusi. (ad)

