SITUBONDO, TOREH.CO – Pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jawa Timur mulai menyentuh para pihak yang berkaitan langsung dengan penyaluran anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah ketua Pokmas di Mapolres Situbondo, Selasa (17/11). Pemeriksaan tersebut disebut berfokus pada pendalaman perkara yang berkaitan dengan anggota DPRD Jawa Timur berinisial ZY.
Kuasa hukum pelapor dugaan korupsi dana hibah, Mahfud, S.H., mengatakan pemeriksaan berlangsung selama lebih dari enam jam. Penyidik KPK menggali keterangan para saksi sejak pukul 09.30 hingga 16.00.
“Para saksi diperiksa sejak pukul 09.30 hingga pukul 16.00,” ujar Mahfud.
Menurut dia, mayoritas saksi yang menjalani pemeriksaan merupakan ketua Pokmas yang berkaitan dengan penyaluran dana hibah tersebut. Keterangan mereka dinilai penting untuk mendalami mekanisme penyaluran anggaran sekaligus mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
Mahfud menegaskan, pemeriksaan di Situbondo tidak bisa ditafsirkan sebagai pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Jawa Timur. Dia menyebut pendalaman perkara kali ini secara khusus berkaitan dengan anggota dewan berinisial ZY.
“Kedatangan KPK ke Polres Situbondo saat ini berfokus pada pendalaman perkara yang berkaitan dengan anggota DPRD Jatim, ZY, bukan pemeriksaan yang ada kaitan terhadap seluruh anggota DPRD Jatim,” tegasnya.
Di tengah proses penyidikan tersebut, Mahfud juga menyoroti munculnya klaim sejumlah pihak yang seolah-olah memiliki peran mendatangkan KPK ke Situbondo. Dia mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak dijadikan panggung untuk membangun citra pribadi.
“Jangan ada pihak yang mencari panggung dengan berbicara seolah-olah dirinya yang bisa mendatangkan KPK. Itu tidak benar. KPK bekerja berdasarkan kewenangan dan fakta hukum,” katanya.
Mahfud kemudian mengaitkan pemeriksaan tersebut dengan rangkaian upaya hukum dan kontrol sosial yang sebelumnya dilakukan pihak pelapor. Di antaranya gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Situbondo serta aksi demonstrasi yang digelar kelompok Semut Ireng Situbondo.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pengungkapan dugaan penyimpangan dana hibah DPRD Jawa Timur yang berkaitan dengan ZY.
“Kalau rangkaian yang sudah kami lakukan jelas turut memperkuat perhatian terhadap persoalan dana hibah DPRD Jawa Timur yang berkaitan dengan ZY,” paparnya.
Dia juga meminta pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan dalam penyaluran dana hibah, termasuk oknum kontraktor, tidak mencoba mengintervensi atau menghambat penyidikan. Mahfud mengingatkan agar semua pihak memberi ruang kepada KPK untuk menelusuri perkara berdasarkan bukti dan keterangan saksi.
“Hormati proses hukum dan jangan mencoba menghalangi pengungkapan fakta,” ujarnya.
Mahfud bahkan melontarkan peringatan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawasi dugaan penyimpangan anggaran. Jika menemukan indikasi persoalan lain, termasuk proyek yang diduga menyebabkan kerugian negara, pihaknya siap menelusuri dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
“Intinya, jangan menghalangi KPK. Biarkan hukum bekerja dan kita lihat siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Kalau ada oknum yang membentengi, segera tiarap,” pungkasnya.(aid/dm)

