Toreh.co – Dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang perempuan berinisial RWM dengan terlapor Bupati Kupang, Yosef Lede, dikecam Komnas Perempuan sebagai tindakan yang “mengerikan” lantaran terduga pelaku memanfaatkan otoritasnya sebagai pejabat publik.
“Siapa tahu ini sudah menjadi pola. Mana ada seorang bupati ikut campur urusan merekrut [pegawai] dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” tutur Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi di kompleks rumah jabatan Bupati Kupang pada Rabu (11/11) malam, setelah korban diajak oleh dua orang kenalannya menuju rumah dinas dengan dalih tawaran pekerjaan.
Dalam perkembangan terkini, jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan bahwa proses penyelidikan perkara ini dijalankan secara profesional dan objektif.
Mengiringi langkah hukum kepolisian, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan aparat agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Bupati Yosef Lede, sekaligus menegaskan bahwa Partai Gerindra bakal menjatuhkan sanksi tegas apabila kadernya tersebut terbukti bersalah.
Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik apabila dibutuhkan.
Bagaimana kronologi kasusnya? Peristiwa dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede, terhadap seorang perempuan muda berinisial RWM dilaporkan berlangsung pada Rabu (11/11) malam.
Menurut keterangan sumber terpercaya yang mengetahui duduk perkara kasus ini, kejadian bermula dari iming-iming lowongan pekerjaan bagi korban di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pihak yang menyodorkan tawaran pekerjaan tersebut diketahui merupakan kenalan dari korban sendiri.
“Karena korban ini belum ada pekerjaan dan dia meminta persetujuan neneknya dan neneknya mengizinkan kalau ingin bekerja,” ungkap sumber tersebut.
Kendati demikian, untuk bisa lolos mendapatkan pekerjaan dimaksud, korban diwajibkan memenuhi satu syarat khusus, yakni harus bertatap muka secara langsung dengan bupati.
Korban yang tidak menaruh curiga akhirnya menyetujui dan diantar oleh dua orang kenalannya menuju lokasi pada waktu petang.
“Begitu sampai di rumah jabatan si bupati, dua orang kenalan korban membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah itu mereka keluar dan membiarkan korban sendiri dengan bupati di dalam,” lanjut sumber itu memaparkan kronologi.
Tatkala korban berupaya ikut keluar meninggalkan ruangan, langkahnya justru dihalangi oleh kedua kenalannya bersama bupati tersebut.
“Dan di situlah terjadi dugaan pemerkosaan pertama,” imbuhnya.
Sementara itu, tindakan dugaan pemerkosaan kedua dilaporkan kembali terjadi selepas tengah malam.
Dalam kondisi panik dan diliputi rasa takut, korban bergegas masuk ke dalam kamar mandi guna menghubungi adiknya pada Kamis (12/11) dini hari, hingga akhirnya sang adik datang menjemputnya dari rumah dinas bupati.
Berdasarkan penuturan sumber, korban sempat disodori sejumlah uang senilai Rp 3 juta, namun ia menolak pemberian tersebut, sementara dua kenalan korban sempat melancarkan tekanan agar korban bungkam dan tidak membeberkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak mana pun.
Bagaimana penyelidikan polisi? Rangkaian kronologi yang diungkap sumber tersebut selaras dengan berkas laporan resmi yang dilayangkan ke Polda NTT pada Kamis (12/11) dengan nomor registrasi LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Merujuk keterangan awal yang dihimpun tim penyidik, insiden dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede berlangsung pada Rabu (11/11) malam di salah satu kompleks rumah dinas yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Kala itu, korban bersama beberapa saksi mendatangi kediaman dinas tersebut setelah menerima informasi mengenai peluang pekerjaan.
Selama pertemuan berlangsung, korban mengaku mengalami perlakuan yang mengarah pada tindak kekerasan seksual fisik, sehingga seusai kejadian ia segera mengontak saksi untuk meminta pertolongan hingga akhirnya dijemput keluar dari area rumah dinas.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menerangkan bahwa tim penyidik telah mengeksekusi serangkaian prosedur awal penanganan perkara.
Tahapan tersebut meliputi penerimaan laporan polisi, penyelesaian administrasi penyelidikan, pengajuan surat permintaan visum, hingga pemeriksaan perdana terhadap korban serta para saksi yang mengetahui duduk kejadian.
“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” terang Kombes Pol. Nova.
Penyidik juga menjalin koordinasi dengan pihak RS Bhayangkara guna keperluan pemeriksaan medis dan penerbitan hasil visum, di samping menyiapkan rujukan layanan pemulihan psikologis bagi korban.
Sebagaimana ditegaskan Kombes Pol. Nova, apabila pemeriksaan seluruh saksi telah rampung dan ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, penyidik akan segera melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap terlapor Yosef Lede.
“Nanti pemeriksaan ke terlapor penyelidikan itu kita melihat sudah memiliki bukti permulaan yang cukup barulah kita akan periksa (terlapor),” ujar Nova.
Ia memastikan bahwa kondisi korban atau pelapor saat ini telah berada di bawah pendampingan intensif serta ditempatkan di rumah aman (safe house).
“Korban sedang didampingi dan sedang di rumah aman,” katanya.
Pada kesempatan terpisah, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novita Chandra, menggaransi bahwa pengusutan hukum perkara ini akan bergulir secara profesional, objektif, dan transparan.
Prosedur penanganan kasusnya pun berpedoman penuh pada pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Ia turut menggarisbawahi bahwa di sepanjang tahapan penyidikan, institusi kepolisian tetap menghormati prinsip asas praduga tak bersalah.
Setiap langkah penyelidikan, mulai dari pengumpulan alat bukti, pengambilan keterangan saksi, hingga agenda klarifikasi terhadap pihak terlapor, dijalankan secara cermat demi mengungkap kebenaran materiil berlandaskan fakta hukum.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” tutupnya.
Apa kata Bupati Kupang? Merespons pelaporan tersebut, Bupati Kupang, Yosef Lede, menyatakan dirinya menghormati proses penyelidikan hukum yang kini tengah ditangani Polda NTT terkait laporan dugaan pemerkosaan oleh perempuan berinisial RWM (21).
“Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu,” kata Bupati Kupang Yosef Lede saat memberikan keterangan di rumah dinas Bupati Kupang.
Yosef menegaskan kepercayaannya terhadap jajaran kepolisian dalam mengusut laporan tersebut secara independen dan profesional.
“Kita menghormati independensi kepolisian dan menghormati profesionalisme kepolisian,” tuturnya seraya berkomitmen akan menghadiri panggilan penyidik sewaktu-waktu diperlukan.
“Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” ucapnya singkat.
Partai Gerindra janji berikan hukuman tegas? Menanggapi mencuatnya kasus yang menjerat Bupati Kupang yang juga merupakan kader Partai Gerindra tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan aparat kepolisian agar tidak memberikan keistimewaan hukum bagi Yosef Lede.
Ia mendesak jajaran kepolisian bertindak proaktif dalam menuntaskan penyidikan perkara ini tanpa menyisakan ruang kompromi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
“Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajarannya untuk bertindak proaktif dalam mengusut kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” tegasnya.
“Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kelancaran proses hukum,” sambungnya.
Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra itu juga memastikan bahwa partainya akan menjatuhkan sanksi organisasi paling keras kepada Yosef Lede apabila terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut.
Gerindra, menurut klaimnya, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi pemecatan jika yang bersangkutan terbukti bersalah di mata hukum.
“Sebagai bentuk komitmen moral dan politik, kami pastikan bahwa partai akan memberikan sanksi pemecatan sebagai kader. Selain itu, kami akan secara aktif mendorong proses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang agar proses hukum dapat berjalan secara objektif dan bermartabat,” jelas Habiburokhman.
Bagaimana rekam jejak penanganan kasus-kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat? Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, memaparkan bahwa pengusutan perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan aktor pejabat publik kerap berhadapan dengan beragam rintangan dalam penyelesaiannya.
Hambatan tersebut mencakup upaya melokalisir kasus, melancarkan tekanan psikis terhadap korban maupun keluarganya, hingga memengaruhi opini masyarakat dan tokoh lokal.
Dalam sejumlah kasus lainnya, proses hukum sering terganjal dalih minimnya alat bukti, bahkan terduga pelaku memanfaatkan pengaruh kekuasaannya untuk mengintervensi jalannya perkara sehingga terkesan mengulur waktu.
“Biasanya kasus yang melibatkan [pejabat publik] itu kecenderungannya lamban, kami menyebutnya delay injustice,” ujar Sondang Frishka, Minggu (15/11).
“Si pelaku kemudian setiap kali dipanggil pemeriksaan selalu tidak datang, mengulur-ulur waktu, jadi proses hukumnya bisa bertahun-tahun sampai akhirnya korban lelah sendiri dan si pejabat sudah digantikan orang lain. Itu tantangannya.”
Terkait perkara yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede, Sondang menyoroti tiga poin krusial yang patut didalami penyidik.
Pertama, terduga pelaku dinilai telah menyalahgunakan otoritas kekuasaannya sebagai kepala daerah sehingga korban bersedia datang dengan harapan memperoleh pekerjaan.
Kedua, pelaku dianggap menyalahgunakan fasilitas negara berupa rumah jabatan—lokasi yang membuat korban merasa aman dan tidak menaruh kecurigaan.
Ketiga, timbul indikasi kecurigaan bahwa peristiwa semacam ini bukanlah kejadian pertama apabila menilik pola kronologi perkaranya.
“Jangan-jangan ini bukan yang pertama, siapa tahu sudah menjadi pola. Mana ada sih bupati ikut campur urusan merekrut [pegawai] dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” katanya mempertanyakan.
“Jadi ini sepertinya bukan sesuatu yang berlangsung spontan, tapi ada perencanaan, melibatkan sumber daya, kewenangan, relasi kuasa yang tunduk pada kekuasaan bupati,” imbuhnya.
Atas dasar itu, Komnas Perempuan mendorong aparat kepolisian agar tidak sekadar menjerat pelaku menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), melainkan turut melapisinya dengan pasal-pasal relevan dalam KUHP.
Lebih jauh, pihaknya mendesak kepolisian segera melakukan penahanan terhadap terduga pelaku, sembari memprioritaskan pemulihan komprehensif bagi korban.
“Dalam UU TPKS fokusnya bukan hanya kepada pelaku, tapi juga korban. Bagaimana korban dan keluarganya mendapat pemulihan yang dibutuhkan, kebutuhan kesehatan, sembari mengikuti proses hukum,” terangnya.

