PROBOLINGGO, Tore.co – Aduan masyarakat semestinya ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan. Namun, muncul dugaan adanya pihak yang menawarkan jasa penyelesaian perkara dengan meminta bayaran puluhan juta rupiah. Seorang pemilik rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Probolinggo mengaku pernah didatangi anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menawarkan bantuan untuk mengurus aduan terhadap usahanya.
Pemilik RPH berinisial S itu menyebut, nilai yang ditawarkan mencapai Rp 25 juta hingga Rp 30 juta. Tawaran tersebut muncul setelah usahanya dilaporkan ke Polres Probolinggo terkait persoalan limbah dan sejumlah hal lainnya.
S mengungkapkan, dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang melayangkan aduan masyarakat (dumas) tersebut. Namun, beberapa waktu setelah aduan masuk, seorang anggota Laskar Jogo Probolinggo bernama Mahfud Rosyi mendatanginya dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan persoalan itu.
”Beberapa bulan lalu, RPH milik saya ada yang dumas ke Polres Probolinggo karena permasalahan limbah dan yang lain-lainnya. Siapa yang nge-dumas saya tidak tahu,” kata S saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10).
Menurut dia, Mahfud kemudian menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan aduan tersebut. S mengaku tidak mengingat secara pasti waktu kedatangan maupun detail pembicaraan. Namun, dia memperkirakan nilai yang diminta berada di kisaran Rp 25 juta hingga Rp 30 juta.
”Waktu pastinya saya lupa. Intinya, saat datang ke rumah itu menawarkan untuk membantu saya menyelesaikan dumas tersebut dengan nominal, kalau tidak salah, sekitar Rp 25 juta sampai Rp 30 juta,” ujarnya.
Tawaran itu tidak langsung diterima. Setelah membicarakannya bersama keluarga, S memutuskan tidak menggunakan jasa yang ditawarkan. Dia memilih meminta pendampingan kepada kuasa hukum untuk menghadapi persoalan yang dilaporkan ke kepolisian.
Keputusan tersebut, kata S, diambil karena keluarga menginginkan penanganan perkara melalui jalur yang dinilai lebih jelas dan profesional. Mereka juga tidak ingin mengambil risiko dengan menerima tawaran yang belum dipahami secara utuh mekanisme maupun dasar hukumnya.
”Alasannya biar lebih jelas dan kompeten saja kalau pakai pengacara. Makanya pihak keluarga tidak ada yang setuju dengan tawaran itu,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara pendampingan hukum yang sah dan dugaan praktik percaloan perkara. Terlebih, persoalan yang ditawarkan untuk dibantu berkaitan dengan aduan masyarakat yang telah masuk ke kepolisian.
Dalam penanganan perkara, setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum. Namun, penyelesaian persoalan hukum semestinya tetap mengacu pada prosedur yang berlaku, bukan bergantung pada janji penyelesaian melalui pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Sementara itu, Mahfud Rosyi saat dikonfirmasi mengaku sedang berada di luar daerah. Namun, hingga berita ini ditulis, dia belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas upaya konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp.(am/dm)

