Nasional Peristiwa Situbondo
Beranda » Keranda Dibakar di PN Situbondo, Massa Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Wasbang

Keranda Dibakar di PN Situbondo, Massa Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Wasbang

SITUBONDO, TOREH.CO – Penanganan dugaan penyimpangan dana Wawasan Kebangsaan (Wasbang) DPRD Jawa Timur senilai Rp 1,261 miliar menjadi sorotan massa aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, Selasa (13/10). Mereka mempertanyakan lambannya kepastian hukum kasus tersebut, terutama terkait belum adanya penetapan tersangka yang mereka ketahui.

Protes itu disampaikan dengan cara tak biasa. Massa mengusung keranda mayat sebagai simbol matinya pemberantasan korupsi. Keranda tersebut kemudian dibakar di depan gedung pengadilan. Polisi yang berjaga segera memadamkan api untuk mencegah situasi berkembang menjadi kericuhan.

Dalam orasinya, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kejelasan atas perkembangan perkara yang berkaitan dengan penyaluran dana Wasbang melalui Pokmas Srikandi Situbondo tersebut.

KPK Periksa Ketua Pokmas di Situbondo, Dugaan Hibah Terkait ZY Didalami

“Kasus ini sudah dilaporkan. KPK sudah periksa saksi. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa tersangkanya. Kami datang membawa keranda sebagai simbol matinya keseriusan mengusut kasus Wasbang,” teriak salah seorang orator.

Bagi massa, persoalan utama bukan sekadar proses pemeriksaan yang telah berjalan, melainkan kepastian mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum menjelaskan perkembangan penanganan perkara agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, dugaan penyimpangan itu berkaitan dengan anggaran lokakarya Wasbang sebesar Rp 1.261.460.000 yang dicairkan secara bertahap pada 2023. Sejumlah aspek menjadi pertanyaan publik, mulai dari realisasi kegiatan, jumlah peserta, hingga kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Diburu Enam Hari, MN Ditangkap Saat Hendak Kabur Naik Perahu

Namun, dugaan penyimpangan anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Karena itu, pengusutan perlu ditopang pemeriksaan bukti dan penjelasan resmi mengenai hasil penyelidikan maupun penyidikan, termasuk apabila terdapat kendala yang membuat proses hukum belum menunjukkan perkembangan yang diketahui publik.

Massa menegaskan, mereka menginginkan kejelasan atas laporan tersebut, bukan sekadar proses hukum yang berjalan tanpa informasi yang memadai.

“Kami hanya butuh kepastian. Kalau ada temuan, segera lakukan penetapan tersangka. Jika tidak ada, segera dihentikan kasusnya,” ujar orator lainnya.

Di tengah aksi, Wakil Ketua PN Situbondo Ni Made Dewi Sukarni, S.H., mengajak perwakilan massa masuk ke gedung pengadilan untuk menyampaikan pokok tuntutan mereka.

“Mari perwakilan masuk ke dalam. Biar kami tahu pokok yang diinginkan,” tutur Ni Made Dewi Sukarni di tengah kerumunan peserta aksi.

Meski demikian, tuntutan massa mengenai penetapan tersangka ditujukan kepada KPK, sedangkan PN merupakan lembaga peradilan. Karena itu, kejelasan mengenai status perkara dan langkah hukum selanjutnya tetap memerlukan keterangan dari lembaga yang menangani perkara tersebut.

Transparansi menjadi penting agar publik dapat membedakan antara dugaan yang masih harus dibuktikan dan fakta hukum yang telah terungkap. Dengan nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terukur mengenai perkembangan penanganan kasus, tanpa mendahului proses hukum yang berlaku.(Aid/Dm)