JAKARTA, TOREH.CO – Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya berujung pada penyerahan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11), untuk menyerahkan langsung surat tersebut kepada pimpinan MPR.
Langkah itu membuka babak baru dalam polemik jabatan Wapres yang sebelumnya diwarnai persoalan dokumen pendidikan dan dorongan pemakzulan dari parlemen. Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB. Dia kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan MPR selama kurang lebih 20 menit. Setelah menyerahkan surat, Gibran meninggalkan gedung parlemen tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan pengunduran dirinya. Bahkan, surat yang diserahkan kepada MPR disebut sama dengan dokumen yang sebelumnya diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya … menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI,” kata Muzani kepada wartawan.
Menurut Muzani, Gibran juga meminta pimpinan MPR segera memproses surat tersebut. Pimpinan MPR kemudian menjadwalkan rapat untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri itu.
“Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” ujar Muzani.
Penyerahan surat tersebut tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik yang semakin menguat terhadap Gibran. Sebelumnya, persoalan dokumen pendidikan yang menjadi polemik pencalonannya sebagai Wapres berkembang menjadi persoalan hukum setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Situasi semakin panas setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Langkah itu membuka ruang bagi parlemen untuk membahas persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan dan konstitusional.
Dengan penyerahan surat pengunduran diri ke MPR, Gibran kini memilih jalur pengunduran diri di tengah tekanan yang berkembang. Namun, langkah tersebut belum mengakhiri seluruh persoalan ketatanegaraan.
MPR harus memastikan proses selanjutnya berjalan sesuai konstitusi. Sebab, pengunduran diri Wakil Presiden berkaitan langsung dengan kekosongan jabatan yang membutuhkan mekanisme pengisian.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut membuat proses pengunduran diri Gibran tidak berhenti pada penerimaan surat. Pemerintah dan MPR harus memastikan keberlanjutan kepemimpinan nasional tetap berjalan sesuai aturan konstitusi.
Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon pengganti. Keputusan tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam proses pengisian kursi RI-2.
Di sisi lain, MPR juga dituntut menjelaskan tahapan administrasi dan ketatanegaraan yang akan ditempuh setelah menerima surat Gibran. Transparansi diperlukan agar proses pengunduran diri tidak memunculkan polemik baru.
Penyerahan surat ini menjadi titik penting dalam perjalanan politik Gibran. Namun, ujian berikutnya justru berada pada kemampuan lembaga negara memastikan pergantian jabatan berlangsung tertib, terbuka, dan sesuai konstitusi. (ad)

