JAKARTA, TOREH.CO – Tekanan politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan mulai membawa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pilihan mundur dari jabatannya. Gibran bahkan menyampaikan niat tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi sinyal serius atas tekanan yang membayangi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Gibran sempat mengutarakan keinginan mundur di hadapan Prabowo.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran tidak lagi sebatas perdebatan publik. Persoalan itu kini ikut masuk dalam pembicaraan langsung antara Presiden dan Wakil Presiden.
Tekanan terhadap Gibran menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Putusan MA pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Sebelumnya, MK juga mempersoalkan ketersediaan bukti dokumen pendidikan yang dapat menjadi dasar penyetaraan tersebut.
Meski Gibran menyampaikan niat mundur, Prabowo belum menyatakan menerima ataupun menolak keinginan tersebut. Prasetyo justru membantah kabar yang menyebut Presiden langsung menolak permohonan Wapresnya.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelas Prasetyo.
Di tengah pembicaraan mengenai pengunduran diri, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ungkap Prasetyo.
Pernyataan Istana itu menunjukkan bahwa Gibran masih membuka ruang untuk mempertahankan posisinya melalui proses hukum. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai tindak lanjut niat pengunduran diri tersebut.
Persoalan Gibran juga merembet ke parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wapres tersebut.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut pembicaraan informal lintas fraksi mulai mengarah pada penggunaan hak tersebut. Bahkan, delapan fraksi disebut telah mengerucut pada opsi HMP.
Langkah politik itu menambah tekanan terhadap Gibran. Sebab, persoalan yang semula berkutat pada keabsahan dokumen pendidikan kini berkembang menjadi perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Meski demikian, wacana HMP tidak serta-merta berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Gibran. Mekanisme konstitusional tetap membutuhkan proses dan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kini, publik menunggu kejelasan sikap Gibran dan Prabowo. Apakah niat mundur itu akan berlanjut menjadi pengunduran diri resmi, atau Gibran memilih mempertahankan jabatannya sembari menempuh jalur hukum?
Yang jelas, pertemuan selama dua setengah jam di Istana belum menghasilkan kepastian mengenai masa depan kursi Wakil Presiden. Di tengah tekanan putusan pengadilan dan dinamika parlemen, persoalan Gibran kini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam menghadapi persoalan legitimasi jabatan secara terbuka dan konstitusional. (aid)

