PROBOLINGGO, TOREH.CO – Kesabaran warga yang melintasi jalur penghubung antar-desa di kawasan Desa Sumurmati, Jangur, Mentor, hingga Pesisir kini berada di titik nadir. Akses jalan vital yang menghubungkan empat desa tersebut tampak hancur dipenuhi lubang menganga bagaikan kubah jebakan.
Kondisi ini mencerminkan bentuk pembiaran mendasar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terhadap infrastruktur mendasar publik.
Berdasarkan pantauan di lokasi, permukaan aspal yang pernah ada kini berganti menjadi hamparan batu kerikil, debu, dan ratusan lubang berukuran bervariasi yang tersebar di sepanjang jalan. Akibat parahnya kerusakan tersebut, warga setempat menjuluki jalur ini sebagai “Jalan Seribu Lubang”.
Jalan penghubung ini bukanlah jalur alternatif biasa. Ini adalah nadi utama mobilitas ekonomi warga—mulai dari buruh pabrik, petani yang mengangkut hasil panen, pedagang, hingga anak-anak sekolah. Jalur ini saban hari dilintasi oleh kendaraan roda dua, sepeda kayuh, mobil pribadi, hingga truk angkutan barang.
Namun sayangnya, perhatian dari Pemkab Probolinggo seolah mati suri. Terakhir kali jalan ini tersentuh perbaikan total adalah sekitar tahun 2011—lebih dari belasan tahun yang lalu. Sejak saat itu, pembangunan dan perawatan seakan menguap tanpa jejak, meninggalkan masyarakat dalam bahaya berkepanjangan.
Kondisi jalan yang buruk ini tak jarang menyulut ketegangan antarpengendara. Demi menghindari lubang tajam, para pengguna jalan terpaksa saling berebut lajur yang relatif lebih mulus.
”Kerusakannya sudah sangat parah. Karena sama-sama ingin menghindari lubang, kadang pengendara sampai emosi dan hampir berkelahi di jalan gara-gara rebutan lajur yang agak rata. Belum lagi yang jatuh terpeleset karena tidak sadar ada lubang dalam,” ungkap Misdar (47), warga Desa Sumurmati.
Hal senada diungkapkan oleh Lukman Halim (33), warga Desa Sumurmati. Menurutnya, pembiaran ini sangat ironis mengingat tingginya mobilitas masyarakat setiap hari.
”Ini jalan utama perekonomian kami. Kalau jalannya hancur begini, biaya perawatan kendaraan membengkak, distribusi barang terhambat, dan nyawa kami dipertaruhkan setiap hari. Pemkab Probolinggo seolah menutup mata,” tegas Lukman.
Rasa frustrasi juga disuarakan oleh Zulfikar Ahmad (29), warga Desa Pesisir. Ia menyoroti ancaman keselamatan yang kian memuncak seiring mendekatnya musim penghujan.
”Sekarang sebelum hujan saja sudah membahayakan. Nanti kalau hujan turun, ratusan lubang itu tertutup genangan air dan berubah jadi ‘jebakan betmen’. Pengendara motor yang tidak tahu kedalaman lubang bisa langsung terpelanting,” ujar Zulfikar penuh kekhawatiran.
Keluhan senada mengalir dari warga desa sekitar yang menggantungkan mata pencahariannya pada akses jalan tersebut. Kholil (35) dari Desa Sumurmati menyayangkan sikap dingin pemerintah daerah yang terkesan lamban merespons aspirasi warga.
”Kami ini bayar pajak, tapi rights kami untuk dapat fasilitas jalan yang layak sama sekali tidak dipenuhi. Sudah belasan tahun jalan ini dibiarkan telantar,” ucapnya.
Sementara itu, Sukarman (42), warga Desa Mentor, menekankan dampak ekonomi akibat buruknya infrastruktur ini.
”Petani dan pekerja sangat dirugikan. Kendaraan cepat rusak, hasil pertanian yang diangkut truk kerap terguncang hebat bahkan berisiko terguling. Apakah Pemkab baru mau bertindak setelah ada korban jiwa?” pungkas Sukarman.
Dukungan kritikan juga datang dari kalangan muda, Sugik (23), warga Desa Jangur, yang mendesak perbaikan segera tanpa penundaan.
”Anak-anak muda yang berangkat kerja atau sekolah tiap hari harus bertaruh keselamatan. Kami tidak butuh janji manis atau alasan anggaran, yang kami butuhkan adalah pengaspalan nyata sebelum jatuh korban lebih banyak,” tandas Sugik.
Kerusakan parah di jalur Sumurmati–Jangur–Mentor–Pesisir ini menjadi cermin buram tata kelola infrastruktur di Kabupaten Probolinggo. Ketika pemerintah daerah menggembar-gemborkan program pemulihan ekonomi dan keselamatan warga, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan pembiaran yang berlarut-larut.
Warga menuntut Pemkab Probolinggo serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera turun ke lapangan dan mengalokasikan anggaran perbaikan permanen. Masyarakat tidak lagi membutuhkan perbaikan tambal sulam yang cepat rusak, melainkan pengaspalan menyeluruh demi menjamin keselamatan dan kelancaran roda perekonomian warga desa. (ai)

