Branding
Beranda » Tata Ruang Tiga Kecamatan Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Probolinggo

Tata Ruang Tiga Kecamatan Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Probolinggo

GADING, Torehco – Potensi ekonomi di Kecamatan Maron, Krucil, dan Kotaanyar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Tiga wilayah tersebut disiapkan memiliki arah pengembangan berbeda melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

 

Langkah tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo pada 4-6 November 2026.

Tips Branding Terkini untuk Meningkatkan Visibilitas Produk Baru di Pasar yang Penuh Persaingan

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian ATR/BPN, perangkat daerah Pemprov Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, organisasi profesi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dan ASPI, hingga tokoh masyarakat serta jajaran pemerintah kecamatan dan desa.

Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahyo Saputra mengatakan, penyusunan RDTR menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian arah pembangunan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Apalagi, pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Probolinggo kembali mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Bantuan ini difokuskan pada penyusunan RDTR di tiga wilayah kecamatan yang memiliki karakteristik keunggulan dan potensi pertumbuhan yang luar biasa,” ujarnya.

Ketiga wilayah tersebut memiliki perencanaan pengembangan yang berbeda. Wilayah Perencanaan (WP) Maron dengan luas 5.389,29 hektare diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan jasa skala koridor di wilayah tengah Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, WP Kotaanyar seluas 3.622,95 hektare diarahkan untuk mengoptimalkan sektor pertanian dan permukiman. Kawasan ini juga diproyeksikan menjadi wilayah penyangga industri Paiton di bagian utara.

Adapun WP Krucil memiliki luas 6.849,38 hektare. Wilayah pegunungan tersebut diarahkan untuk pengembangan pariwisata alam, agrowisata, perkebunan, sekaligus memperkuat fungsi konservasi tanah dan air. Pengembangannya juga disiapkan untuk mendukung program Batalyon Ketahanan Pangan.

Menurut Hengki, perencanaan tata ruang tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Aspek lingkungan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang.

“Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi daerah tidak boleh mengorbankan kelestarian alam lingkungan kita. Oleh sebab itu, dokumen tata ruang yang kita susun wajib berjalan selaras dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” tegasnya.

Melalui konsultasi publik dan FGD tersebut, DPUPR berupaya menghimpun berbagai masukan terkait isu pembangunan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan tata ruang tidak hanya sesuai kebutuhan investasi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kenyamanan, produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan.

Hengki menegaskan, RDTR bukan sekadar dokumen teknis milik pemerintah daerah. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Salah satu manfaat yang diharapkan ialah terintegrasinya RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut dapat memberikan kepastian tata ruang bagi pelaku usaha sekaligus mempermudah proses perizinan investasi.

“Salah satu tujuan penyusunannya adalah agar dokumen RDTR dapat terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini diharapkan membantu memangkas birokrasi, mempercepat proses perizinan berusaha dan memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi hingga tingkat desa,” jelasnya.

Karena itu, Hengki meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, serta perwakilan masyarakat terlibat aktif dalam memberikan masukan. Ia berharap setiap usulan disampaikan secara objektif, konkret, dan visioner agar dokumen yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan wilayah.

“Saya mengingatkan pentingnya mengesampingkan ego sektoral agar proses perencanaan berjalan dalam satu tujuan pembangunan daerah,” tambahnya.

Tidak berhenti pada tiga kecamatan tersebut, Pemkab Probolinggo juga membidik dukungan pemerintah pusat untuk penyesuaian dokumen tata ruang pada 2027. Bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat digunakan untuk merevisi tiga Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR yang telah tersedia.

Ketiganya meliputi WP Kraksaan, WP Paiton, serta WP Dringu-Gending-Pajarakan. Penyesuaian diperlukan agar dokumen tata ruang tetap relevan dengan perkembangan wilayah dan semakin optimal dalam mendukung integrasi sistem OSS.

Dengan perencanaan yang lebih terarah, Maron, Krucil, dan Kotaanyar diharapkan dapat berkembang sesuai potensi masing-masing. Pertumbuhan investasi pun diharapkan berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.(*)