Revitalisasi KB Ihyaul Islam Dihantui Sorotan, Sekolah Klaim Prosedur Sudah Dijalankan
PROBOLINGGO, TOREH.CO – Program revitalisasi KB Ihyaul Islam di Desa Prasi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dengan anggaran sekitar Rp340 juta, tak lepas dari sorotan. Pihak sekolah mengaku munculnya informasi dari sejumlah pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), telah berkembang menjadi isu yang dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan proses pelaksanaan program.
Kepala KB Ihyaul Islam Anis Kamilia menyebut, persoalan tersebut lebih banyak berawal dari perbedaan pemahaman mengenai mekanisme program. Menurut dia, tahapan revitalisasi yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini memiliki prosedur yang harus dilalui dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara bebas oleh pihak sekolah.
“Sejatinya tidak ada masalah dengan program ini. Dalam pelaksanaannya ada prosedur yang memang harus dikerjakan dan semuanya sudah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Anis.
Dia menilai, informasi yang beredar sebelumnya sempat menimbulkan kegaduhan karena sebagian narasi dianggap terlalu mengarahkan persoalan pada sudut pandang tertentu. Kondisi itu membuat pihak sekolah merasa perlu memberikan penjelasan agar persoalan program tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar yang utuh.
Anis menegaskan, pelaksanaan revitalisasi juga tidak berlangsung tanpa pengawasan. Menurut dia, terdapat pihak yang memiliki fungsi pengawasan dan pendampingan dalam proses tersebut, termasuk pengawas serta konsultan perencana.
“Pengawas ada, konsultan perencana juga ada. Jadi prosesnya tidak berjalan sendiri, tetapi ada mekanisme dan pihak-pihak yang memang terlibat dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Namun, keberadaan pengawas dan konsultan semestinya juga menjadi bagian yang dapat dikonfirmasi secara terbuka. Apalagi program yang menggunakan anggaran cukup besar membutuhkan informasi yang jelas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga hasil pekerjaan. Transparansi tersebut penting agar tidak muncul ruang tafsir yang kemudian berkembang menjadi polemik.
Anis mengatakan, pihak sekolah tidak keberatan apabila LSM maupun masyarakat ingin mengetahui pelaksanaan program revitalisasi. Hanya saja, proses pengumpulan informasi diharapkan dilakukan secara berimbang dan mengacu pada data maupun mekanisme resmi program.
“Kalau ada LSM atau pihak lain yang ingin mengetahui proses program tersebut, informasinya bisa diakses melalui pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya,” jelasnya.
Menurut Anis, pengalaman sebelumnya menjadi alasan pihak sekolah lebih berhati-hati terhadap informasi yang berkembang. Dia mengklaim pernah ada informasi yang dinilai belum terkonfirmasi secara utuh, tetapi kemudian berkembang menjadi pemberitaan yang menyudutkan sekolah.
“Sebab dari pengalaman sebelumnya, ada informasi yang terlalu digiring. Sehingga membuat pemberitaan cukup menyudutkan kita. Jadi kami berharap informasi terkait program ini bisa diakses melalui informasi program dari pusat maupun pihak lainnya,” tegasnya.(Ai/Dd)

