SURABAYA, Toreh.co – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur mengungkap empat perkara dugaan tindak pidana dalam kurun 15–23 Oktober 2026. Kasus yang ditangani mulai dari pengiriman satwa dilindungi, pengangkutan bagian tubuh hiu tanpa dokumen, ribuan botol arak Bali, hingga dugaan penyelewengan solar bersubsidi.
Empat perkara tersebut diungkap melalui Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditpolairud Polda Jatim. Rangkaian pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Mako Ditpolairud Polda Jatim, Senin (26/10).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Program 100 Hari Kapolri dan program Kapolda Jatim, Jogo Omah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu kepolisian mengawasi distribusi barang, mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta menjaga kelestarian sumber daya alam.
“Kami juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi tentang tindakkan yang melanggar hukum kepada kepolisian,” ujar Kombes Abast.
Sementara itu, Dirpolairud Polda Jatim Kombes Pol Dr. Arman Asmara Syarifuddin menegaskan, setiap perkara ditangani berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Setiap perkara kami tangani sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku. Kami melakukan pendalaman berdasarkan alat bukti serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Kasus pertama terungkap di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, pada 15 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman satwa dari Kepulauan Aru menuju Probolinggo.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan tujuh ekor burung yang terdiri atas dua cenderawasih kuning besar, tiga kakatua jambul kuning, satu kakatua jambul putih, serta satu nuri kepala hitam.
Penanganan perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Provinsi Jawa Timur serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Perkara kedua terungkap sehari kemudian, yakni 16 Oktober 2026, saat petugas memeriksa sebuah truk Fuso di atas KM Dharma Rucitra VII yang bersandar di Pelabuhan Jamrud, Surabaya.
Truk tersebut diketahui melakukan perjalanan dari Maumere menuju Surabaya. Saat diperiksa, petugas menemukan empat kardus muatan yang terdiri atas tiga kardus berisi sirip hiu kering dan satu kardus berisi insang hiu.
Sopir berinisial BJ tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan yang dipersyaratkan. Petugas pun mengamankan muatan beserta satu unit truk.
Perkara itu selanjutnya dilimpahkan kepada BKHIT Provinsi Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terkait dokumen pengangkutan dan pemenuhan ketentuan karantina.
Pengungkapan ketiga dilakukan pada 22 Oktober 2026 di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dalam pemeriksaan sebuah truk boks, petugas menemukan 107 kardus berisi total 10.600 botol arak Bali.
Dari pemeriksaan awal, ditemukan dugaan ketidaksesuaian dokumen pengangkutan. Penyidik masih mendalami bentuk ketidaksesuaian tersebut untuk memastikan ketentuan hukum yang relevan.
Dengan demikian, dugaan pelanggaran dalam pengangkutan minuman tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana.
Kasus keempat berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang terungkap di Jalan Perak Timur, Surabaya, pada 23 Oktober 2026.
Petugas memeriksa sebuah truk Fuso yang dilengkapi tangki kendaraan hasil modifikasi. Berdasarkan uraian awal perkara, jumlah BBM yang diangkut diperkirakan mencapai 1.140 liter.
Solar tersebut diduga diperoleh dari salah satu SPBU di wilayah Sidoarjo. BBM itu kemudian direncanakan dibawa ke Banjarmasin untuk dijual dengan harga Rp 15.000 per liter.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan sopir berinisial RA untuk menjalani pemeriksaan. Barang bukti yang turut diamankan meliputi satu unit truk, sekitar 1.000 liter BBM, serta satu unit telepon genggam.
Penyidik mendalami dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Namun, penerapan pasal tersebut tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur pidana yang dipersyaratkan.
Ditpolairud Polda Jatim menyatakan, seluruh perkara masih ditangani sesuai tahapan hukum masing-masing. Penentuan adanya pelanggaran maupun pertanggungjawaban pidana para pihak akan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses pembuktian sesuai peraturan perundang-undangan. (ai)

