Nasional Peristiwa
Beranda » Mantan Kapolri Terseret Skandal Penyadapan, Bareskrim Bongkar Operasi Ilegal

Mantan Kapolri Terseret Skandal Penyadapan, Bareskrim Bongkar Operasi Ilegal

dokumentasi KumparanNEWS : Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama mantan KAPOLRI Listyo Sigit (kanan) pada tahun 2025

JAKARTA,TOREH.CO – Penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional tanpa prosedur hukum menyeret nama mantan Kapolri. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik. Salah satu tersangkanya berinisial LSP, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Dua tersangka lainnya berinisial ASN dan EH. Ketiganya merupakan anggota Polri berpangkat jenderal. Bareskrim mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, penyidik menetapkan ketiganya setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

KPK Periksa Ketua Pokmas di Situbondo, Dugaan Hibah Terkait ZY Didalami

“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.

Kasus ini bukan sekadar perkara penyalahgunaan perangkat elektronik. Dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum justru memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai penggunaan kewenangan dan pengawasan terhadap sistem informasi rahasia di lingkungan kepolisian.

Asep menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Nomor-nomor tersebut masuk ke dalam sistem penyadapan tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.

Diburu Enam Hari, MN Ditangkap Saat Hendak Kabur Naik Perahu

Penyadapan itu juga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Salah satu nomor yang menjadi sasaran adalah milik Presiden Prabowo Subianto.

Persoalan semakin serius ketika penyidik menemukan dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan dari komputer sistem.

Peristiwa tersebut kemudian mendorong pelapor membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim tidak hanya mengandalkan keterangan para pihak. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti elektronik. Di antaranya 11 unit telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

Setelah menetapkan status tersangka, penyidik menahan ketiganya di Rutan Mabes Polri untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Penanganan perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah perwira tinggi yang justru berasal dari institusi penegak hukum. Dugaan penyadapan tanpa dasar penegakan hukum memperlihatkan adanya persoalan serius dalam pengawasan penggunaan kewenangan kepolisian.

Kasus tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pembenahan internal Polri. Penetapan mantan Kapolri sebagai tersangka memperlihatkan bahwa pengusutan perkara ini menyentuh lingkaran petinggi institusi yang selama ini memiliki akses terhadap kewenangan strategis.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, Kapolri memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut.

“Kita ingat bersama sejalan dengan program Kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah,” katanya.

Namun, perhatian serius saja tidak cukup. Publik membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai bagaimana penyadapan tanpa prosedur tersebut bisa berlangsung, siapa saja yang menjadi sasaran, serta sejauh mana keterlibatan masing-masing tersangka.

Penyidik juga perlu mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pengoperasian sistem maupun upaya penghapusan data elektronik.

Pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti pada tiga nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim perlu membuka seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti, termasuk mengungkap pihak yang memerintahkan, pelaksana teknis, serta tujuan penyadapan tersebut.

Sebab, persoalannya bukan hanya dugaan pelanggaran hukum oleh sejumlah perwira tinggi. Kasus ini juga menyangkut perlindungan privasi, keamanan informasi negara, dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan di tubuh Polri. (aid)