Nasional Peristiwa
Beranda » Eksekusi Lahan di Paiton Probolinggo Ricuh

Eksekusi Lahan di Paiton Probolinggo Ricuh

EKSEKUSI; pelaksanaan eksekusi lahan di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin (12/10), diwarnai penolakan dari sejumlah orang yang mengaku sebagai keluarga pihak tereksekusi.

PROBOLINGGO, TOREh.CO – Pelaksanaan eksekusi lahan di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin (12/10), diwarnai penolakan dari sejumlah orang yang mengaku sebagai keluarga pihak tereksekusi.

Di tengah ketegangan tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan hanya mengosongkan 320 meter persegi dari total objek sengketa seluas 480 meter persegi. Sisanya, 160 meter persegi, belum bisa dieksekusi karena masih menjadi objek perkara hukum lain.

Pengukuran lahan menjadi salah satu titik krusial dalam pelaksanaan eksekusi. Kuasa hukum pihak tereksekusi meminta petugas memastikan batas dan luas tanah sebelum pembongkaran dilakukan. Permintaan itu penting untuk menghindari pelaksanaan eksekusi melampaui objek yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

KPK Periksa Ketua Pokmas di Situbondo, Dugaan Hibah Terkait ZY Didalami

Panitera PN Kraksaan I Nyoman Sudarsana mengatakan, eksekusi dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua PN Kraksaan tertanggal 28 September 2026. Pelaksanaannya mengacu pada rangkaian putusan pengadilan dalam perkara yang telah melalui sejumlah tahapan peradilan.

“Eksekusi hari ini dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan. Sebelum pelaksanaan, dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh petugas BPN Kabupaten Probolinggo untuk memastikan batas-batas objek yang akan dieksekusi,” jelas Sudarsana.

Dari total lahan sekitar 480 meter persegi, hanya 320 meter persegi yang dikosongkan. Sementara itu, bidang seluas 160 meter persegi ditangguhkan karena masih berkaitan dengan perkara yang belum diputus.

Diburu Enam Hari, MN Ditangkap Saat Hendak Kabur Naik Perahu

Menurut Sudarsana, pelaksanaan eksekusi turut melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), unsur kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan dan desa, serta petugas PLN. Sebelum pembongkaran, pihak pengadilan membacakan penetapan eksekusi di hadapan para pihak yang hadir.

Barang-barang di dalam bangunan dikeluarkan terlebih dahulu dan dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Barang tersebut didata sebelum diamankan. Bangunan yang menjadi objek eksekusi diketahui digunakan sebagai warung makan dan tempat tinggal.

Kuasa hukum pemohon eksekusi, Syarif Hidayatullah, menyatakan langkah tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut dia, perkara tersebut telah bergulir sejak 2022 dan melalui proses peradilan mulai tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

“Pembongkaran ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pokoknya, putusan tersebut memenangkan klien kami sebagai pemohon eksekusi,” ujar Syarif.

Dia menjelaskan, kliennya mengklaim lahan tersebut merupakan peninggalan almarhum Mbah Sono. Menurut versi pemohon, penguasaan lahan oleh pihak yang kini menjadi termohon eksekusi pada awalnya sebatas pinjam pakai atau menumpang di atas tanah milik keluarga pemohon.

Karena itu, pihaknya menilai pengosongan lahan merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan. Namun, klaim mengenai riwayat penguasaan tanah tersebut merupakan keterangan dari pihak pemohon dan perlu dibedakan dari persoalan atas bidang yang masih disengketakan.

Syarif menyebutkan, lahan yang dieksekusi mencakup bangunan warung hingga bagian belakang yang digunakan sebagai tempat tinggal. Adapun bidang seluas 160 meter persegi yang belum dikosongkan tetap menunggu perkembangan perkara hukum tersendiri.

“Yang 160 meter persegi itu ditangguhkan terlebih dahulu karena masih ada perkara yang berjalan. Jadi, yang dieksekusi hari ini sekitar 320 meter persegi,” katanya.

Di sisi lain, kuasa hukum pihak ketiga, Muhammad Taufik, menilai pelaksanaan eksekusi telah berjalan sesuai dengan batas yang ditetapkan. Dia mengapresiasi keputusan untuk tidak mengosongkan seluruh lahan ketika sebagian objek masih terkait perkara lain.

Menurut Taufik, bidang seluas 160 meter persegi tersebut diklaim kliennya berdasarkan akta hibah yang disebut telah dibuat sebelum sengketa berlangsung. Pihaknya juga menyatakan kliennya telah menguasai bidang itu selama sekitar 30 hingga 40 tahun.

“Pelaksanaan eksekusi harus tetap memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan. Alhamdulillah, menurut kami, pelaksanaannya sudah berjalan profesional. Bagian yang masih menjadi perkara juga ditangguhkan,” ujarnya.

Taufik menegaskan, pihaknya masih menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan klaim atas bidang tersebut. Dia berharap proses persidangan dapat menguji bukti-bukti yang dimiliki kliennya secara menyeluruh.

“Klien kami memiliki bukti legalitas berupa akta hibah. Kami berharap fakta hukum diperiksa secara terang sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan,” katanya.

Dia menyebutkan, agenda sidang lanjutan pada 19 Oktober 2026 akan digunakan untuk menghadirkan saksi dari pihaknya. Bukti surat juga akan diajukan, dan pihaknya berencana meminta keterangan notaris guna memperjelas dasar klaim kepemilikan tersebut.

‎Berdasarkan dokumen putusan pengadilan, sengketa tanah tersebut bermula dari gugatan Eki Dyah Lilik Indarwati, Heny Wahyu Adriati, dan Rina Herindyawati terhadap Ngatiman dan Kustini.

‎Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Krs tertanggal 7 Juli 2022 mengabulkan sebagian gugatan para penggugat. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tanah seluas 480 meter persegi di Desa Sukodadi merupakan hak milik yang sah dari almarhum M. Arsono.

‎Pengadilan juga menyatakan peralihan hak atas objek sengketa kepada Mutiya melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 273 tidak sah dan sertifikat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

‎Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 510/PDT/2022/PT SBY tertanggal 27 September 2022.

‎Selanjutnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Kustini melalui Putusan Nomor 3958 K/Pdt/2023 pada 20 Desember 2023. Upaya peninjauan kembali juga berakhir dengan penolakan melalui Putusan MA Nomor 1004 PK/Pdt/2025 tertanggal 2 Oktober 2025.(am/dm)