PROBOLINGGO, Toreh.co – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan menyangkut keamanan informasi strategis dan kedaulatan negara.
Wakil Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Samsudin mengecam dugaan penyadapan tersebut. Dia meminta aparat tidak membiarkan persoalan itu berhenti sebagai isu tanpa kejelasan hukum. Terlebih, muncul kekhawatiran adanya informasi rahasia negara yang bocor kepada pihak asing.
“Jika dugaan penyadapan benar dilakukan secara ilegal, terorganisasi, disertai penyaluran informasi rahasia negara kepada pihak yang tidak berhak, maka itu merupakan persoalan serius dan mengancam keamanan serta kedaulatan negara,” kata Samsudin, Kamis (5/11).
Menurut dia, penyelidikan harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya orang yang menjalankan operasi di lapangan. Nama mantan Kapolri maupun perwira tinggi yang disebut dalam dugaan tersebut juga harus diuji berdasarkan bukti.
“Tidak boleh ada seorang yang kebal hukum, termasuk mantan Kapolri, pejabat tinggi Polri, maupun jenderal. Siapa aktor intelektual, siapa menerima informasi, untuk kepentingan siapa dan siapa yang memerintah, itu harus dibongkar,” tegasnya.
Samsudin menilai, dugaan kebocoran informasi menjadi persoalan yang lebih serius apabila hasil penyadapan memuat data strategis negara. Karena itu, penyelidikan harus menelusuri kemungkinan aliran informasi, pihak penerima, hingga kepentingan di balik aktivitas tersebut.
“Ini bukan sekadar persoalan pelanggaran. Jika hasil penyadapan mengandung informasi rahasia negara dan diserahkan kepada pihak yang tidak berhak, maka persoalannya jauh lebih serius,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, posisi presiden membuat dugaan penyadapan tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Presiden memiliki akses terhadap berbagai informasi penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan nasional.
Namun, Samsudin menegaskan, seluruh dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, independen, dan transparan. Penyelidikan tidak boleh membangun kesimpulan hanya berdasarkan nama-nama yang beredar.
“Seluruh kemungkinan itu harus diuji berdasarkan bukti. Penyelidikan tidak boleh berhenti hanya pada dugaan pelaksana teknis, tetapi harus mengungkap siapa di balik semuanya,” tuturnya.
Untuk memastikan pengusutan berjalan menyeluruh, LIRA mendesak Presiden Prabowo membentuk tim investigasi khusus yang independen. Tim itu diusulkan melibatkan unsur penegak hukum, intelijen, keamanan siber, serta lembaga negara terkait.
Samsudin juga meminta tim melakukan audit forensik digital, memeriksa legalitas kegiatan penyadapan, dan menelusuri kemungkinan kebocoran informasi strategis negara.
“Jangan hanya memburu operator lapangan. Bongkar aktor intelektualnya, periksa siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan jaringan, dan siapa yang menerima informasi tersebut,” pungkasnya.(ai/dm)

