JAKARTA, TOREH.CO – Kursi Wakil Presiden yang diduduki Gibran Rakabuming Raka akhirnya berada di ujung masa jabatan. Di tengah desakan politik di parlemen dan polemik keabsahan dokumen pendidikannya, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11).
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut. Dia juga memastikan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri saat bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi awak media.
Budi juga membenarkan lokasi penyerahan surat tersebut di Halim. Namun, pernyataannya belum menjelaskan secara terperinci proses lanjutan yang harus ditempuh untuk mengakhiri masa jabatan Gibran secara konstitusional.
Langkah Gibran mundur muncul ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah tersebut membuka jalan bagi proses politik yang berpotensi berujung pada pemakzulan.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu pemicu tekanan tersebut. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya turut memperbesar polemik mengenai kelayakannya menduduki jabatan wakil presiden.
Sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Gibran lebih dulu bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan sekitar dua setengah jam itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.
Namun, Prabowo memberikan sejumlah masukan. Salah satunya meminta Gibran tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya pembuktian.
Pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan keputusan politik. Pergantian wakil presiden memiliki mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika wakil presiden berhenti, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.
Karena itu, publik masih menunggu proses formal pengunduran diri Gibran dan langkah pemerintah untuk memastikan keberlanjutan jabatan wakil presiden.
Situasi ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo. Sebab, persoalan yang semula berkutat pada polemik dokumen pendidikan kini berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan.
Pengunduran diri Gibran sekaligus memperlihatkan besarnya tekanan yang harus dihadapi pemerintahan di tengah tarik-menarik kepentingan politik. Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada keputusan Gibran, tetapi juga bagaimana negara memastikan seluruh proses pergantian jabatan berjalan sesuai konstitusi. (ad)

